saiidusshiddiqiyah.ac.id—Pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1950 adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya sistem negara federal yang dibentuk Belanda, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang dicita-citakan sejak Proklamasi 1945.
Awal Mula Lahirnya NIT
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan itu. Mereka kembali dengan tujuan untuk menguasai Indonesia. Salah satu cara yang digunakan Belanda adalah politik federal, yaitu membentuk negara-negara bagian agar Indonesia terpecah-pecah dan tidak kuat sebagai satu kesatuan.
Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia dijelaskan bahwa Belanda merasa sulit mengalahkan Republik Indonesia secara langsung. Oleh karena itu, mereka membuat negara-negara boneka (negara buatan) sebagai tandingan Republik. Salah satu yang terbesar adalah Negara Indonesia Timur (NIT).
NIT sendiri dibentuk dalam Konferensi Denpasar tahun 1946, dengan mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Secara formal, NIT dipimpin oleh Presiden Cokorde Gde Rake Sukawati. Namun seperti dijelaskan dalam Indonesian National History during the Japanese and Republican Eras, pemerintahan NIT dibentuk dengan pengaruh dan tekanan kuat dari Belanda. Artinya, sejak awal NIT tidak benar-benar lahir dari keinginan rakyat setempat.
Sikap Rakyat Timur yang Sebagian Besar Menolak NIT
Dalam buku Propinsi Sulawesi (1953) terlihat jelas bahwa masyarakat Sulawesi dan Maluku banyak yang tidak setuju dengan pembentukan NIT. Mereka merasa bahwa Belanda mencoba memisahkan wilayah timur dari Republik Indonesia yang telah diproklamasikan.
Banyak rakyat yang merasa bahwa Indonesia sudah merdeka sebagai satu negara, jadi tidak perlu ada negara-negara kecil buatan Belanda. Di berbagai daerah seperti Makassar, Parepare, Manado, Ternate, hingga Maluku, muncul gerakan masyarakat yang menginginkan penyatuan dengan Republik. Banyak pemuda menolak keberadaan NIT karena dianggap sebagai alat Belanda untuk memecah bangsa Indonesia. Mereka melakukan unjuk rasa, rapat umum, serta menyebarkan pamflet yang menyerukan persatuan Indonesia.
Ketidakpuasan terhadap NIT juga bukan hanya datang dari rakyat. Sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di wilayah timur mendukung Indonesia sebagai negara kesatuan. Salah satunya adalah Ir. Martinus Putuhena dari Maluku, seorang tokoh lokal yang dikenal luas. Ia adalah sosok nasionalis yang percaya bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu negara, bukan dalam bentuk federal yang diatur Belanda.
Pengaruh Konferensi Meja Bundar (KMB)
Pada tahun 1949, Belanda dan Indonesia mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi dengan syarat Indonesia menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Artinya, seluruh negara bagian including NIT tidak langsung hilang, tetapi masih dipertahankan sementara.
Walaupun begitu, sistem federal ini tidak bertahan lama. Alasannya sederhana: rakyat Indonesia tidak menginginkan bentuk negara seperti itu. Di berbagai wilayah Indonesia baik di Sumatra, Jawa, maupun Indonesia Timur. Semangat persatuan jauh lebih kuat dibanding keinginan untuk berdiri sebagai negara bagian terpisah. Mayoritas rakyat ingin kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Proklamasi 1945.
Perubahan besar mulai terjadi pada awal tahun 1950. Negara-negara bagian seperti Pasundan dan Sumatera Timur sudah membubarkan diri lebih dulu. Mereka memutuskan untuk melebur dengan Republik dan mendukung pembentukan negara kesatuan. Keputusan ini memberikan tekanan besar kepada NIT. Jika negara-negara bagian lain sudah kembali ke Republik, NIT tentu sulit mempertahankan diri sendirian.
Di sisi lain, di dalam tubuh NIT sendiri muncul banyak perdebatan. Di parlemen NIT, semakin banyak anggota yang menolak mempertahankan sistem federal. Mereka berpandangan bahwa negara bagian buatan Belanda hanya akan menimbulkan perpecahan dan membuat Indonesia sulit maju. Dalam berbagai sidang parlemen, suara yang mendukung penyatuan dengan Republik semakin kuat, bahkan mendominasi.
Tekanan dari masyarakat pun tidak berhenti. Setiap pekan ada saja aksi massa yang menuntut agar NIT dibubarkan. Mereka meminta pemerintah NIT segera mengambil keputusan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Aksi-aksi ini berlangsung besar-besaran, baik di kota-kota besar di Sulawesi maupun di wilayah Maluku dan Bali. Semangat anti-Belanda masih sangat kuat, terutama karena pengalaman buruk masyarakat terhadap tindakan militer KNIL yang keras dan sewenang-wenang.
Proses Pembubaran NIT dan Kembali ke Negara Kesatuan
Memasuki tahun 1950, tekanan dari rakyat semakin besar. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, menuntut agar NIT dibubarkan. Pemerintah NIT akhirnya membentuk panitia khusus untuk membahas proses penggabungan dengan Republik Indonesia. Sidang-sidang penting dilakukan di parlemen. Hasilnya, mayoritas anggota menyetujui gagasan untuk meleburkan NIT ke dalam Republik.
Setelah beberapa kali perundingan dan pertimbangan politik, pemerintah NIT mengumumkan bahwa wilayah Indonesia Timur akan kembali menjadi bagian dari negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, keputusan itu resmi diberlakukan. Pada hari itu juga Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan keputusan tersebut, NIT secara hukum dan politik tidak lagi ada. Wilayahnya dibagi menjadi beberapa provinsi sesuai dengan struktur yang ditetapkan pemerintah pusat. Walaupun setelah itu sempat muncul konflik seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), secara keseluruhan pembubaran NIT menandai berakhirnya sistem federal buatan Belanda di bagian timur Indonesia.
Makna Penting Pembubaran Negara Indonesia Timur
Pembubaran NIT menandai berakhirnya upaya Belanda untuk memecah Indonesia melalui negara bagian. Dukungan kuat rakyat Indonesia Timur menunjukkan bahwa keinginan untuk bersatu jauh lebih besar daripada sistem federal warisan kolonial. Langkah ini juga mempercepat terwujudnya negara kesatuan karena penyatuan wilayah menjadi lebih cepat, jelas, dan stabil.
Selain itu, peristiwa ini memperlihatkan betapa pentingnya suara dan gerakan masyarakat daerah dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Bubarnya NIT menjadi simbol kemenangan rakyat Indonesia Timur dalam menolak perpecahan dan memastikan Indonesia kembali berdiri sebagai satu negara yang utuh sesuai cita-cita proklamasi.
Referensi:
Puspita, Diah. 2025. Indonesian National History During the Japanese and Pepublican Eras. Jakarta: EduGorilla Community Pvt. Ltd.
Leirissa, R. Z Ir.Martinus Putuhena:Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Indonesia. Departemen Penerangan. Republik Indonesia: Provinsi Sulawesi. 2006 Kementrian Penerangan.
Notosusanto, Nugroho. Poesponegoro, Marwati. Sejarah Nasional Indonesia. 2007. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Purwanto, Bambang. Klinken, Gerry. Dunia Revolusi Perspektif dan Dinamika Lokal Pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2023.
Kontributor: Nunung Nurhasanah
