sa’iidusshiddiqiyah.ac.id—Timor Timur yang kini dikenal sebagai Negara Republik Demokratik Timor-Leste, merupakan wilayah bekas koloni Portugis. Sebelum meraih kemerdekaan, daerah ini juga pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan status sebagai provinsi tingkat I Timor Timur. hal ini menjadikan hubungan historis antara Timor Timur dan Indonesia menjadi sangat erat. Sebelum kedatangan Portugis, wilayah ini berada di bawah pengaruh kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya yang menempatkannya sebagai bagian dari Nusantara. Perjalanan sejarah Timor Timur sendiri berlangsung sangat panjang.
Berbagai temuan arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Timor Timur memiliki keterkaitan etnis dengan bangsa Indonesia, karena mereka dahulu menyatu dengan suku-suku lain seperti Melayu, Makassar, dan Papua. Pada masa penjajahan Portugis, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Portugis, sedangkan setelah bergabung dengan Indonesia, bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Selain itu, terdapat banyak bahasa daerah yang digunakan masyarakat setempat.
Keberagaman bahasa daerah ini muncul karena kondisi geografis Timor Timur yang bergunung-gunung, sehingga antarwilayah terpisah satu sama lain. Di antara banyak bahasa daerah tersebut, bahasa Tetun yang paling sering digunakan terutama di wilayah tengah, selatan, serta daerah seperti Dili, Suai, Viqueque, hingga perbatasan Timor Barat. Sebagian besar masyarakat memahaminya dan menjadikannya bahasa sehari-hari.
Bahasa Tetun sendiri memiliki cukup banyak kemiripan dengan bahasa Indonesia. Pada tahun 1642, Portugis mulai melakukan kolonisasi di Timor Timur dengan menghancurkan pusat-pusat kekuasaan lokal, memperluas pengaruh politiknya, dan memonopoli perdagangan di wilayah pesisir tanpa mengeksplorasi daerah pedalaman. Upaya kolonialisme Portugis ini dipicu oleh persaingan dengan Belanda, yang pada masa itu hampir menguasai seluruh kepulauan Nusantara, termasuk sebagian wilayah Timor. Akibat persaingan ini, Pulau Timor akhirnya terbagi menjadi dua: bagian barat dikuasai oleh Belanda, sementara bagian timur berada di bawah kendali Portugis.
Adapun beberapa faktor umum yang memicu konflik di Timor Timur berasal dari maraknya wacana tentang demokrasi, yang kemudian membuka kesadaran masyarakat setempat terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang mereka rasakan di bawah pemerintahan Indonesia. Kesadaran ini mendorong mereka untuk berupaya melepaskan diri. Selain itu, muncul pula potensi konflik akibat kebijakan jawanisasi di wilayah-wilayah luar Jawa.
Proses ini membuat masyarakat asli Timor Timur merasa tersisih di tanah mereka sendiri, terutama ketika militer Indonesia menguasai hampir seluruh aspek kehidupan di daerah tersebut. Ketidakadilan pemerintah dalam pembagian pengelolaan sumber daya alam, kebijakan ekonomi yang dianggap tidak tepat sasaran, pelanggaran HAM, serta berbagai tindakan lain yang dinilai diskriminatif menjadi akar ketegangan yang semakin memperkuat keinginan Timor Timur untuk merdeka (Indrawan). Lebih jauh lagi, sebagian besar masyarakat Timor Timur memandang kehadiran Indonesia sejak tahun 1976 sebagai bentuk pendudukan yang tidak sah.
Proses integrasi Timor Timur ke dalam pemerintahan Indonesia merupakan perjalanan panjang yang diwarnai oleh dinamika politik, konflik internal, dan perubahan global yang kompleks. Ketidakstabilan di Portugal menjadi salah satu pemicu utamanya. Setelah terjadinya kekacauan politik dan pergantian kekuasaan dari pemerintahan sipil ke militer, Portugal berupaya melakukan reformasi, termasuk di wilayah koloninya.
Situasi ini melahirkan referendum pada 31 Maret 1975 untuk menentukan masa depan Timor Timur. Dalam suasana yang tidak menentu, masyarakat Timor Timur mulai membentuk berbagai partai politik seperti UDT, Fretilin, dan ASDT, yang masing-masing mengampanyekan visi politik mereka serta mempersiapkan rakyat menghadapi pemilihan umum untuk menentukan nasib daerahnya.
Pada saat yang sama, Indonesia turut memasuki dinamika tersebut. Melalui BAKIN, Indonesia menjalankan operasi intelijen yang melahirkan berdirinya partai APODETI, sebuah kelompok politik lokal yang memiliki orientasi pro-integrasi. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipatif Indonesia terhadap kemungkinan Timor Timur jatuh dalam kekacauan atau menjadi pintu masuk pengaruh asing di kawasan.
Kondisi politik yang semakin memanas kemudian memicu pecahnya perang saudara. Konflik ini muncul akibat ketegangan antar partai dan diperparah oleh propaganda yang menyebarkan informasi bahwa Fretilin adalah partai berhaluan komunis yang didukung oleh Cina dan berencana melakukan kudeta. Narasi tersebut memperkuat ketakutan UDT serta mendorong kedua kelompok terlibat dalam bentrokan bersenjata yang tidak terkendali.
Di tengah kekacauan tersebut, Fretilin melakukan deklarasi sepihak dengan mengambil alih kekuasaan di Dili, meskipun wilayah tersebut secara resmi masih berada dalam administrasi Portugal. Tindakan ini memicu reaksi keras dari kelompok lain yang menentang Fretilin. Sehari setelah Fretilin mengumumkan deklarasi kemerdekaan Timor Timur secara sepihak, kelompok-kelompok politik yang mendukung integrasi segera mengeluarkan proklamasi tandingan.
Langkah ini dimaksudkan untuk menyeimbangi tindakan Fretilin yang mereka nilai justru menghambat penyelesaian konflik secara damai dan mengabaikan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya. Pihak pro-integrasi juga menyerukan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi warga yang menganggap dirinya bagian dari Indonesia, namun hidup dalam situasi tekanan dan kekerasan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya dukungan bagi Presiden Soeharto untuk menyetujui dilakukannya operasi militer besar-besaran di Timor Timur.
Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan invasi militer dengan tujuan mengakhiri pemerintahan Fretilin yang telah mengambil alih kekuasaan sepihak. Sekitar 10.000 pasukan dikerahkan dalam operasi ini, didukung dengan kapal perang buatan Rusia, tank amfibi, pesawat angkut, serta helikopter dan pesawat tempur buatan Amerika. Serangan besar ini diarahkan terutama ke Dili sebagai pusat kekuasaan Fretilin.
Dalam perspektif Pemerintah Orde Baru, keterlibatan sukarelawan militer Indonesia di Timor Timur dilakukan atas permintaan partai-partai yang mendukung integrasi. Kehadiran mereka diklaim sebagai upaya untuk meredam konflik internal dan menghentikan perang saudara yang terus berlangsung. Namun, pandangan dunia internasional berbeda. Indonesia dinilai sebagai pihak yang melakukan agresi, sehingga pada 22 April 1976 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan seruan agar Indonesia menarik diri dari Timor Timur.
Meski demikian, kelompok-kelompok pro-integrasi di Timor Timur tidak mengindahkan seruan tersebut. Pada 7 Juni 1976, mereka justru mengajukan petisi resmi kepada Presiden dan DPR RI untuk menyatukan Timor Timur dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian meninjau permohonan tersebut melalui serangkaian sidang di DPR yang berlangsung berulang kali.
Setelah melalui pertimbangan politik dan administratif, pada 17 Juli 1976 Presiden Soeharto menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang mengesahkan integrasi Timor Timur sebagai bagian dari Republik Indonesia, sekaligus menjadikannya provinsi ke-27.
Peresmian tersebut berlangsung dengan meriah dan mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Dalam kesempatan itu, Kepala Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT), Gubernur Aráujo, bersama para anggota DPRD menyampaikan tekad serta keputusan resmi untuk bergabung dengan wilayah Republik Indonesia (A, 2011). Pernyataan tersebut turut disimbolkan melalui penyerahan segumpal tanah kepada Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, dalam sebuah upacara yang digelar di sebuah gedung yang terletak di tepi Pantai Dili.
(Pratama, wawat, & Ciciria) Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1976 menandai dimulainya dinamika sosial dan politik yang kompleks di kawasan tersebut. Sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan kondisi dan latar belakang sosial masyarakat setempat.
Ketidaksesuaian ini memicu munculnya berbagai persoalan baru, mulai dari gejolak sosial hingga instabilitas keamanan, yang kemudian memperpanjang konflik dan ketegangan di wilayah tersebut. Situasi itu turut memperkuat tuntutan sebagian masyarakat untuk menentukan nasib sendiri. Akumulasi dari permasalahan yang berlarut-larut akhirnya mendorong pelaksanaan jajak pendapat pada 30 Agustus 1998 di Timor Timur. Hasil referendum tersebut mengantarkan wilayah tersebut pada proses pemisahan dari Indonesia dan berujung pada berdirinya negara merdeka Timor-Leste.
Referensi:
A. Kardiyat Wiharyanto (2011). Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009. Universitas Sanata Dharma.
Indrawan, J. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia. Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
Kurnia, D. A., & Suryana, D. M. (n.d.). Buku Sejarah 3: SMP Kelas IX. Yudhistira Ghalia Indonesia.
Pratama, M. R., wawat, & Ciciria, D. (n.d.). Integrasi Timor Timur dalam Perspektif Pemerintan Indonesia (1976-1999). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah.
Kontributor: Neng Anggi Nur’aliah
