sa’iidusshiddiqiyah.ac.id—Peristiwa 11 Maret 1966 selalu menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Ketika itu Soekarno masih menjabat sebagai Presiden, tetapi posisinya seperti di ujung tanduk. Ini semua bermula ketika tragedi pembunuhan enam jenderal dan satu perwira yang dikenal dengan G30S PKI 1965.
Sejak peristiwa G30S PKI 1965, situasi negara makin memburuk. Ekonomi hancur, harga barang melambung, dan masyarakat kehilangan rasa aman. Presiden Soekarno tetap memegang teguh konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) sebagai upaya menjaga kesatuan politik, tetapi langkah itu semakin tidak populer karena PKI telah dianggap sebagai dalang kekacauan pada saat itu.
Di sisi lain, TNI AD di bawah pimpinan Soeharto terlihat seperti kekuatan penyeimbang atau bahkan menentang kekuasaan presiden. Demonstrasi mahasiswa yang menuntut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi pembubaran PKI, penurunan harga, dan pembersihan kabinet Dwikora semakin besar. Sementara itu, tekanan dari kelompok militer kepada Soekarno semakin meningkat.
Puncak ketegangan terjadi pada 11 Maret 1966. Ketika sidang kabinet digelar, pasukan tak dikenal mendekati Istana Merdeka. Soekarno yang merasa terancam langsung diamankan ke Bogor. Pada hari yang sama, Basuki Rachmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf menyusul ke Istana Bogor untuk bertemu Presiden. Mereka membawa kabar bahwa Jakarta semakin tidak aman, dan negara memerlukan tindakan cepat.
Pertemuan itu berlangsung singkat, tegang, dan tidak terdokumentasi secara lengkap. Hasil dari pertemuan itu adalah Soekarno menandatangani sebuah surat perintah yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban atas nama Presiden. Kelak surat itu disebut dengan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Berikut ini tiga poin dalam Supersemar:
- Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
- Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknja.
- Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.
Hanya beberapa jam setelah menerima surat tersebut, ia mengambil keputusan besar dengan membubarkan PKI. Langkah ini bukan hanya populer, tetapi juga menjadi pijakan politik yang kuat untuk memperluas dukungan militer dan sipil. Tidak berhenti di situ, beberapa menteri yang dekat dengan Soekarno langsung ditangkap. Ini membuat lingkaran kekuasaan Soekarno terputus, dan ia kehilangan peluang politik. Pelan namun pasti, kendali pemerintahan berpindah ke tangan Soeharto, meskipun Soekarno secara resmi masih memegang jabatan presiden.
Bahayanya Supersemar beralih fungsi dari surat perintah menjadi senjata politik. Setahun berikutnya, Soeharto membangun legitimasi dengan menggunakan Supersemar sebagai dasar setiap kebijakannya. Pada 7 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno melalui Tap MPRS 33/1967 dengan tuduhan keterlibatan perlindungan pelaku G30S PKI. Akan tetapi, pada 9 September 2024 kemarin MPR secara resmi mencabut ketetapan itu dan membersihkan nama Soekarno dari pengkhianatan terhadap negara dan melindungi PKI.
Setelah diangkat menjadi Pejabat Presiden di tahun yang sama, Soeharto dilantik sebagai Presiden penuh pada 27 Maret 1968 mengawali Orde Baru, rezim yang menjanjikan stabilitas, namun mengontrol ketat ruang politik dan kebebasan sipil.
Hubungan antara Supersemar dan Orde Baru bukan hanya hubungan kausalitas, tetapi hubungan yang saling menguatkan. Supersemar menjadi dasar legal bagi Soeharto untuk menata ulang politik nasional, sementara Orde Baru menggunakan Supersemar untuk membangun citra bahwa kekuasaan Soeharto sah dan tidak melawan hukum.
Namun setelah Orde Baru tumbang pada 1998, narasi ini mulai dipertanyakan. Sejarawan menemukan banyak kejanggalan mulai dari perbedaan redaksi antar versi Supersemar, kesaksian tokoh-tokoh militer, hingga hilangnya dokumen asli. Hilangnya dokumen itu bukan sekadar kelalaian, tetapi menjadi penanda betapa sensitif dan politisnya proses transisi kekuasaan tersebut.
Secara historiografia, hilangnya dokumen primer membuat Supersemar sulit dipahami secara objektif. Tetapi di sisi lain, hilangnya dokumen itu justru memperlihatkan betapa penting dan besar pengaruhnya. Perintah itu bukan hanya memindahkan kekuasaan akan tetapi mengubah arah kebijakan negara, membuka jalan bagi dominasi militer, dan membentuk rezim yang bertahan selama 32 tahun.
Peristiwa 11 Maret 1966 memberi kita pelajaran berharga. Pertama, kekuasaan negara sangat ditentukan oleh stabilitas politik dan kemampuan membaca situasi. Kedua, dokumen politik yang penting harus dijaga dengan baik, karena hilangnya satu dokumen bisa mengubah pemahaman sejarah. Ketiga, kritis terhadap narasi resmi negara sangat diperlukan karena apa yang disampaikan selama puluhan tahun tidak selalu menggambarkan kenyataan yang kompleks.
Hingga kini, Supersemar tetap menjadi salah satu misteri terbesar sejarah Indonesia. Akan tetapi sejak hari itu, hanya dengan satu tanda tangan dan satu surat yang bahkan tidak lagi kita miliki aslinya, wajah politik nasional berubah untuk selamanya. Dan mungkin itulah ironi terbesar dalam sejarah Indonesia. Masa depan bangsa pernah ditentukan oleh sebuah dokumen yang kini tidak diketahui naskah aslinya ada dimana.
Referensi:
Azmi. 2021. Menggapai Asa, Arsip untuk Indonesia yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan. Jakarta: Gramedia.
Djarot, Eros. dkk. 2006. Misteri Supersemar. Jakarta Selatan: Mediakita.
https://news.detik.com/berita/d-7817114/tentang-11-maret-peringatan-hari-supersemar-begini-sejarahnya diakses pada Minggu 23 November 2025 pukul 14.03 WIB
Simatur, Zulfa. 2014. Surat-surat yang Mengubah Dunia. Jakarta Selatan: Visi Media.
Sjahdeini, Sutan R. 2021. Sejarah Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.
Sudirjo, Radik Utoyo. 1977. Supersemar Surat Perintah 11 Maret dalam tulisan dan foto-foto. Jakarta: Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia.
Sutrisna Tria & Ihsanuddin. TAP MPR 33 Tahun 1967 Resmi Dicabut, Tuduhan Soekarno Berkhianat dan Dukung PKI Tak Terbukti. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/09/13383871/tap-mpr-33-tahun-1967-resmi-dicabut-tuduhan-soekarno-berkhianat-dan-dukung diakses pada Minggu 23 November 2025 pukul 13.53 WIB
Wardaya, Baskara T. 2009. Membongkar Supersemar. Yogyakarta: Galang Press.
Kontributor: M. Wildan Saputra
