Pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT) dan Kembalinya Indonesia ke Negara Kesatuan (1950 M)

sa’iidusshiddiqiyah.ac.id—Tahun 1950 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa itu, Negara Indonesia Timur (NIT) resmi dibubarkan, menandai berakhirnya sistem negara federal buatan Belanda dan kembalinya Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dicita-citakan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.

Peristiwa ini bukan sekadar perubahan politik, tetapi juga kemenangan semangat persatuan bangsa.

Awal Mula Lahirnya Negara Indonesia Timur (NIT)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda tidak serta-merta mengakui kemerdekaan tersebut. Mereka berusaha kembali menguasai Indonesia dengan strategi politik divide et impera (pecah belah). Salah satu cara yang ditempuh adalah membentuk negara-negara bagian, agar Indonesia tidak lagi bersatu sebagai satu bangsa.

Menurut Nugroho dan Marwati dalam Sejarah Nasional Indonesia, Belanda kesulitan mengalahkan Republik Indonesia secara militer, sehingga mereka membentuk negara boneka sebagai tandingan. Salah satu yang terbesar adalah Negara Indonesia Timur (NIT) yang dibentuk melalui Konferensi Denpasar tahun 1946.

NIT mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi, dengan Tjokorda Gde Raka Sukawati sebagai presiden.

Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Indonesian National History during the Japanese and Republican Eras (karya Diah Puspita) pemerintahan NIT berdiri bukan karena kehendak rakyat, melainkan atas dorongan dan tekanan kuat dari Belanda. Artinya, sejak awal NIT tidak memiliki dasar legitimasi yang kokoh dari rakyatnya sendiri.

Penolakan Rakyat terhadap NIT

Sebagian besar masyarakat Indonesia Timur menolak keberadaan NIT. Rakyat di berbagai wilayah seperti Makassar, Parepare, Manado, Ternate, dan Maluku merasa NIT hanyalah alat Belanda untuk memecah bangsa. Mereka menganggap Indonesia sudah merdeka sebagai satu negara, sehingga tidak perlu lagi ada negara-negara kecil buatan kolonial.

Penolakan itu muncul dalam berbagai bentuk: unjuk rasa, rapat umum, penyebaran pamflet, hingga gerakan politik lokal yang menyerukan penyatuan dengan Republik Indonesia.

Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda bersatu dalam semangat persatuan nasional. Salah satu tokoh yang vokal adalah Ir. Martinus Putuhena dari Maluku, seorang nasionalis yang percaya bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu negara kesatuan.

Pengaruh Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pada tahun 1949, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda di Den Haag. Hasilnya, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi dengan syarat Indonesia menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Artinya, negara-negara bagian seperti NIT masih dipertahankan untuk sementara waktu.

Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama. Rakyat Indonesia, baik di Sumatra, Jawa, maupun Indonesia Timur, menolak sistem tersebut karena dianggap bertentangan dengan semangat Proklamasi 1945. Keinginan untuk bersatu jauh lebih kuat daripada kepentingan politik regional.

Memasuki awal tahun 1950, satu demi satu negara bagian seperti Negara Pasundan dan Negara Sumatera Timur memutuskan melebur ke dalam Republik Indonesia. Gelombang pembubaran itu menekan NIT yang semakin kehilangan posisi dan dukungan politik.

Proses Pembubaran Negara Indonesia Timur

Tekanan dari rakyat terhadap pemerintah NIT semakin besar menjelang pertengahan 1950. Demonstrasi terjadi di berbagai kota besar di Sulawesi, Maluku, dan Bali. Rakyat menuntut agar NIT segera dibubarkan dan bergabung dengan Republik Indonesia.

Pemerintah NIT kemudian membentuk panitia khusus untuk membahas proses penggabungan dengan Republik. Sidang-sidang parlemen diadakan, dan mayoritas anggota menyetujui usulan pembubaran NIT.

Akhirnya, setelah melalui berbagai perundingan, NIT resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 (bertepatan dengan peringatan lima tahun kemerdekaan Indonesia). Pada hari itu pula, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wilayah bekas NIT kemudian diatur menjadi beberapa provinsi di bawah struktur pemerintahan pusat. Meskipun setelah itu sempat muncul pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), secara umum pembubaran NIT menandai berakhirnya sistem federal buatan Belanda di Indonesia Timur dan menguatnya kembali persatuan nasional.

Makna dan Hikmah Pembubaran NIT

Pembubaran NIT menjadi simbol kemenangan rakyat Indonesia Timur dalam menolak politik perpecahan kolonial. Peristiwa ini menunjukkan bahwa semangat persatuan jauh lebih kuat daripada upaya Belanda untuk memecah bangsa. Dukungan besar dari rakyat Indonesia Timur mempercepat terwujudnya kembali NKRI yang utuh dan berdaulat.

Lebih dari sekadar fakta sejarah, pembubaran NIT juga menjadi pengingat bagi generasi sekarang bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dijaga jika rakyat bersatu, menolak segala bentuk perpecahan, dan setia pada cita-cita Proklamasi 1945.

Sejarah pembubaran Negara Indonesia Timur mengajarkan bahwa kekuatan sejati bangsa Indonesia terletak pada persatuannya. Rakyat Indonesia Timur dengan tegas menolak sistem federal yang memecah belah, dan memilih kembali ke pangkuan Republik.

Demikianlah sedikit pembahasan mengenai peristiwa pembubaran NIT. Peristiwa yang mengajarkan kepada kita bahwasannya cita-cita kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan senjata, tetapi juga tekad rakyat untuk tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia.

Referensi: 

Purwanto, Bambang, dan Gerry van Klinken. 2023. Dunia Revolusi: Perspektif dan Dinamika Lokal pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia 1945–1949. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Indonesia, Departemen Penerangan Republik. 2006. Provinsi Sulawesi. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

Leirissa, R. Z. 2007. Ir. Martinus Putuhena: Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Notosusanto, Nugroho, dan Marwati Djoened Poesponegoro. 2007. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Puspita, Diah. 2025. Indonesian National History During the Japanese and Republican Eras. Jakarta: EduGorilla Community Pvt. Ltd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *